IPPAT NTB dan Pendidikan: Pentingnya Legalitas Sekolah

Lombokepo

Mei 03, 2026 • 0 • menit membaca

Daftar Isi

Dr Saharjo Ketua IPPAT NTB menjelaskan pentingnya legalitas tanah untuk pendidikan

Ketua Pengurus Wilayah IPPAT NTB, Dr. Saharjo, SH, MKn, MH, menekankan pentingnya kepastian hukum atas tanah sekolah untuk mencegah sengketa dan menjaga keberlanjutan pendidikan. Arsip Lombokepo.

LOMBOKEPO, MATARAM — Pembangunan sektor pendidikan tidak hanya bergantung pada kualitas kurikulum, tenaga pengajar, atau fasilitas fisik. Di balik itu, ada satu aspek fundamental yang sering terabaikan: kepastian hukum atas aset pendidikan. Di sinilah peran IPPAT NTB menjadi krusial dalam menjaga keberlanjutan sistem pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

IPPAT NTB dan Pendidikan: Keterkaitan yang Tak Terpisahkan

Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) NTB memiliki posisi strategis dalam memastikan legalitas tanah yang digunakan oleh lembaga pendidikan. Tanpa dokumen hukum yang jelas, sekolah berpotensi menghadapi sengketa yang dapat mengganggu bahkan menghentikan proses belajar-mengajar.

Fenomena penggunaan lahan tanpa legalitas kuat—seperti hibah lisan, pinjam pakai, atau kesepakatan informal—masih banyak ditemukan. Dalam jangka pendek mungkin tidak menimbulkan masalah, namun dalam jangka panjang berisiko menjadi konflik serius.

Legalitas Tanah: Fondasi Pendidikan Berkelanjutan

Dalam konteks pendidikan, legalitas tanah bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah fondasi utama yang menjamin keberlangsungan operasional sekolah. Ketika status lahan jelas dan sah secara hukum, maka lembaga pendidikan dapat berkembang tanpa bayang-bayang sengketa.

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nusa Tenggara Barat (IPPAT NTB), Dr. Saharjo, SH, MKn, MH, menilai kondisi ini sebagai risiko sistemik yang selama ini diabaikan.

“Banyak lembaga pendidikan berdiri dengan semangat besar, tetapi belum dibarengi dengan kepastian hukum atas tanahnya. Ini yang berbahaya,” ujarnya.

Menurutnya, legalitas tanah bukan sekadar dokumen formal, melainkan fondasi utama dalam pembangunan pendidikan jangka panjang. Tanpa kepastian hukum, sekolah berpotensi menghadapi konflik yang dapat mengganggu bahkan menghentikan operasionalnya.

Peran IPPAT NTB dalam Edukasi dan Pencegahan

Sebagai organisasi profesi, IPPAT NTB tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta tanah, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui berbagai program sosialisasi, IPPAT NTB mendorong pengelola sekolah dan yayasan untuk segera menertibkan legalitas aset mereka.

Salah satu inisiatif nyata adalah program “IPPAT NTB MASUK DESA”, yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat, termasuk pengelola sekolah dan yayasan pendidikan. Program ini bertujuan memastikan bahwa pembangunan pendidikan berjalan di atas dasar hukum yang kuat sejak awal.

“Kalau dari awal legalitasnya jelas, maka risiko sengketa bisa ditekan. Pendidikan bisa berjalan dengan tenang dan berkelanjutan,” kata Saharjo.

Sinergi untuk Pendidikan yang Lebih Kuat

Selain edukasi, IPPAT NTB juga mendorong sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar tata kelola aset pendidikan menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Dalam konteks ini, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berbicara tentang kurikulum, tenaga pengajar, atau fasilitas. Ada aspek fundamental yang menentukan keberlanjutan sistem itu sendiri: kepastian hukum.

Penutup: Pendidikan Butuh Kepastian, Bukan Sekadar Semangat

Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak hanya menjadi momentum perayaan, tetapi juga refleksi. Bahwa masih ada persoalan mendasar yang perlu diselesaikan agar pendidikan benar-benar berdiri di atas fondasi yang kokoh.

Sebab tanpa legalitas yang jelas, setiap bangunan sekolah pada akhirnya menyimpan potensi konflik. Dan ketika konflik itu muncul, yang menjadi korban bukan hanya institusi, tetapi masa depan generasi.

Di tengah situasi ini, peran IPPAT NTB menjadi semakin relevan mengawal kepastian hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Penulis: Hadi | Lombokepo
Editor: Tim Redaksi Lombokepo

Lombokepo Lombokepo – Media Online Nusa Tenggara Barat